TERLIBAT KASUS TANAH DIDUGA SEORANG OKNUM PENGACARA DUDUK DI KURSI PESAKITAN

TVPOLRINews.com | Tebing Tinggi – Oknum pengacara KGH SH, menjadi terdakwa dan disidang atas kasus dugaan penggelapan dan penipuan jual beli tanah di PN Tebing Tinggi, Selasa (18/6).

Sidang dipimpin Sangkot Tobing SH, beragenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Rumanti Sagala SH. Dalam tuntutannya, Rumanti menuntut KGH SH dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara.

Hosting Unlimited Indonesia

Dalam surat tuntutan, disebutkan KGH SH (38), warga Jalan Indra pada Selasa 6 Maret 2018 sekira pukul 10.00  bertempat di Jalan Bawang Putih Lingkungan VI Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, tepatnya di belakang Pajak Pasar Sakti Kota Tebing Tinggi, diduga melakukan penipuan terkait jual beli tanah.

Diterangkan, awalnya KGH SH memiliki sebidang tanah seluas 1.839 m2 terletak di Jalan Bawang Putih Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, tepat di belakang Pajak Pasar Sakti Kota Tebing Tinggi dekat arah sungai.

Karena tanah tersebut merupakan tanah rawa, terdakwa mengajak saksi korban Surya Darma Misdi, bersama-sama menimbunnya agar tanah tersebut bernilai jual.

Setelah semuanya selesai, kemudian pterdakwa menawarkan tanah itu kepada Surya karena sedang membutuhkan uang. Dan terjadi negoisasi antara mereka.

Awalnya terdakwa menawarkan tanah ukuran 7×15 meter itu dengan harga Rp18 juta. Namun Surya mengaku tidak memiliki uang sebanyak itu, dan berjanji berkoordinasi dulu dengan istrinya Titi Marini.

Dan setelah berkoordinasi dengan istrinya, Surya kemudian menghubungi terdakwa sembari mengaku memiliki uang Rp7.500.000. Dan berjanji akan mencicil pembayaran berikutnya hingga Rp15 juta.

Sepakat dengan usulan Surya, terdakwa kemudian datang ke rumah Surya mengambil uang Rp7.500.000 sebagai pembayaran pertama transaksi jual beli tanah antara mereka. Dan waktu itu, terdawak menunjukkan bukti kepemilikan lahan tersebut kepada Surya yaitu satu eksemplar surat perjanjian ganti rugi Nomor:592/5/BS/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang didaftarkan pada Kantor Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi.

Saat terjadi transkasi pembayaran, terdakwa sempat bertanya soal surat ganti rugi yang akan dibuat atas nama siapa. Surya pun  menjawab saat itu, supaya suratnya dibuat atas nama istrinya Titi Marini, sembari berjanji akan melunasi pembayaran tanah dalam waktu 2 sampai 3 bulan.

Kemudian setelah tiga hari, terdakwa datang lagi ke rumah korban dengan membawa Surat Pernyataan Penyerahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi yang mana surat tersebut sudah ditandatangani oleh terdakwa sebagai pihak pertama dan saksi-saksinya M.Safii Saragih  dan Burhan Damanik yang telah ditandatangani di surat tersebut dan kemudian pihak pertama telah menandatangani di atas tanda tangan bermaterai 6000 sedangkan istri korban Titi Marini selaku pihak kedua belum menandatangani.

Selanjutnya terdakwa menyuruh istri korban untuk menandatangani surat tersebut dan surat tersebut diberikan terdakwa kepada korban lalu terdakwa kembali pulang kerumahnya.

Kemudian sekitar bulan oktober 2013 saksi korban mencicil uang pembelian tanah kepada terdakwa sebesar Rp5 juta  di Jalan Bawang Putih Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di lokasi tanah tersebut, dan pada bulan Nopember 2013 saksi korban membayar sisa pelunasan tanah sebesar Rp2.500.000, kepada terdakwa.

Kemudian saksi korban meminta kepada terdakwa agar melakukan pemecahan terhadap Surat Perjanjian Ganti Rugi Nomor: 592/5/BS/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 dikarenakan tanah yang dibeli oleh saksi korban dari terdakwa seluas 105 M2 masih termasuk dalam tanah seluas 1839 M2 seperti yang tertuang dalam 1 (satu) eksemplar surat perjanjian ganti rugi Nomor : 592/5/BS/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013.

Tetapi, waktu itu terdakwa menyampaikan supaya pemecahan surat akan dilakukan, tapi berlarut-larut hingga Tahun 2018, surat tanah tidak kunjung dipecah.

Hingga pada 6 Maret 2018 ketika saksi korban bermaksud hendak meneruskan surat tersebut untuk menjadi Surat Keterangan Tanah dari kecamatan (Akte Camat) dan korban membawa Surat Pernyataan Penyerahan dan Pengalihan Hak Atas  Tanah dengan ganti rugi tersebut ke kantor Lurah Bandar Sakti.

Dari kantor Lurah, saksi korban mendapatkan keterangan dari Pihak Kelurahan bahwa ternyata Surat Perjanjian Ganti Rugi Nomor:592/5/BS/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013  tersebut telah ditingkatkan kepemilikannya oleh terdakwa dengan surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan ganti rugi Nomor: 592/294/BJS/2013 tanggal 17 Desember 2013.

Kondisi itu tidak diberitahu terdakwa kepada saksi korban dan tanah tersebut telah beralih penguasaannya baik secara fisik ataupun secara yuridis kepada saksi Jonner Hutagalung.

Mendapat keterangan dari pihak kelurahan, Surya menanyakan kepada terdakwa perihal informasi dari pihak kelurahan tersebut yang menerangkan bahwa tanah tersebut sudah dijual terdakwa kepada orang lain namun terdakwa menjawab itu tidak benar.

Lalu dua hari kemudian saksi korban pergi ke Kantor Lurah Bandar Sakti menanyakan kepada siapa dijual tanah tersebut dan oleh saksi Haris (Lurah) mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada saksi Jonner Hutagalung. Kemudian saksi korban menemui saksi Jonner Hutagalung dan menanyakan tentang tanah tersebut dan dibenarkan oleh  saksi Jonner Hutagalung. Surya pun tidak terima kemudian melaporkan permamsalahan itu kepada pihak kepolisian.

Menurut jaksa, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH-Pidana. (sg-74)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *