Proyek Pembangunan Pelabuhan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara Diduga Langgar UU No 23 Tahun 1992 Tentang K3

TVPOLRINews.com | Muara Taput – Proyek pekerjaan lanjutan pembangunan pelabuhan Muara Danau Toba Tahap II, yang merupakan Proyek Kementerian Perhubungan Darat, sumber dana APBN TA.2019 dengan nilai pekerjaan Rp. 8.545.500.000, dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender di Desa Huta Nagodang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara yang dikerjakan CV. Wespandel Group.

Media berusaha menghubungi salah satu penanggung jawab proyek marga Sitorus lewat nomor WhatsApp (WA) konfirmasi terkait dugaan pelanggaran tersebut, menurut Sitorus, “kalau masalah K3 kita fasilitasi ko,” ungkapnya Jumat (1/11/2019).

Hosting Unlimited Indonesia

Namun pantauan media dilapangan berbeda dengan keterangan Sitorus, CV. Wespandel Group patut diduga telah melanggar Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja.

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya para pekerja juga berkewajiban memakai Alat Pelindung Diri (APD) dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.

Undang-undang nomor 23 tahun 1992, pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktivitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja.

Undang-undang ini memuat ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah) bagi yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang tersebut. (SMR)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *