Pagar Milik Investor di Taman Nasional Komodo Akhirnya Dibongkar

TVPOLRINews.com | LABUAN BAJO – Bangunan Pagar milik investor PT. Segara Komodo Lestari (SKL) di Taman Nasional Komodo (TNK), Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya dibongkar, Rabu (22/8/2018) siang.

Pembokaran tersebut dilakukan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) menyusul penegasan Dirjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Wiratno, pasca adanya berbagai desakan penolakan dari berbagai elemen soal pembangunan rest area di TNK.

Hosting Unlimited Indonesia

Pembongkaran tersebut dipimpin langsung Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah 1 Pulau Rinca, Djunius Boeky bersama sejumlah aktivis.

Djunius menjelaskan, pembongkaran itu menindaklanjuti perintah Dirjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Wiratno.

“Pembongkaran pagar PT Segara Komodo Lestari ini berdasarkan perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui Dirjen KSDAE,” ujar Djunius.

Pantauan media ini, pembongkaran pagar tersebut tak berlangsung lama. Selain pagar, BTNK juga mencopot dua plang bertuliskan PT Segara Komodo Lestari.

Rencananya material bekas pagar itu akan diangkut keluar dari TNK karena melanggar aturan TNK.

Donny Parera seorang aktivis Pariwisata Labuan Bajo yang ikut dalam pembongkaran itu mengatakan, pembongkaran dilakukan sebagai bentuk sikap penolakan terhadap pembangunan di kawasan Taman Nasional Komodo.

“Pembongkaran ini sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan di TNK. Kami bertanggung jawab atas pembongkaran ini demi mempertahankan kehidupan Komodo agar tidak punah dan pariwisata Labuan Bajo,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan sarana wisata di area TNK Pulau Rinca, dinilai memiliki izin pembangunan yang sudah kadaluwarsa sejak Desember 2017 lalu.

Informasi ini terkuak ke publik dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Manggarai Barat bersama Direktur Jenderal Konservasi Alam Sumber Daya Alam dan Ekositem (Dirjen KSDAE), Wiratno dan tim terpadu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Aula Utama Gedung DPRD, Senin (20/8/2018) pagi.

“Sejak 2 Desember 2017, izin Perusahaan tersebut telah kedaluwarsa untuk itu perlu diproses hukum, jangan sampai menjadi preseden bagi yang lain”, tegas Ketua Fraksi PAN, Marsel Jeramun.

Selain menyoroti izin kadaluwarsa, DPRD juga dengan tegas menolak pembangunanan di TNK. Penolakan tersebut spontan disampaikan tujuh Fraksi DPRD dalam paripurna tersebut, diantaranya Fraksi PAN, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gabungan Keadilan Sejahtera, Fraksi Kebangkitan Nasional Indonesia, dan Fraksi Gerindra.

“Saya minta Dirjen untuk mencabut ijin pembangunan di TNK, dan segera membongkar semua bangunan yang merusak habitat Komodo”, tegas Anggota DPRD Fraksi Hanura, Blasius Janu.

Selain itu, pernyataan penolakan pembangunan juga ditegaskan Ketua Fraksi Gerindra, Yos Gagar. Dia mengatakan, penolakan pembangunan di kawasan TNK merupakan seruan asoirasi masyarakat untuk itu sebagai wakil rakyat, pihaknya pun dengan tegas menolak pembangunan di Kawasan TNK.

“Yang menolak itu semua masyarakat Mabar, untuk itu kami tegaskan menolak pembangunan tersebut,” tegas Yos.

Dilain sisi, alasan penolakan juga disampaikan pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Matheus S. N Siagian. Ia mengatakan, area kawasan TNK harus dipertahankan keaslian alamnya, agar anak cucu kedepannya dapat menikmati keindahan alam di dalam kawasan TNK.

“Selamatkan Komodo dari tangan-tangan kotor. Komodo itu warisan dunia, sehingga kita wajib menjaga Komodo. Biarkan anak cucu kita nanti tetap menikmati obyek wisata yang ada didalam kawasan TNK”, kata Matheus. (RL/Leader Ismail/MR).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *