Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) Sumut, Demo Ke DPRD Sumut : “Hapus Aturan Registrasi Pembatasan 1 NIK 3 Sim Card”

TVPOLRINews. com | Medan : Kesatuan Niaga Celuler Indonesia (KNCI) Sumut, menolak dengan tegas dan meminta pemerintah untuk menghapus aturan yang mengatur registrasi pembatasan 1 NIK 3 Simcard di Gedung DPRD Sumut, Senin pagi (2/4/2018) Jalan Imam Bonjol Medan.

Kesatuan Niaga Celuler Indonesia (KNCI) Sumut dengan masa ratusan itu berdemo menolak dengan tegas dan meminta pemerintah untuk menghapus aturan yang mengatur registrasi pembatasan 1 NIK 3 Simcard karena berdampak besar kepada perdagangan produk seluler bagi masyarakat Indonesia.

Hosting Unlimited Indonesia

Kemenkominfo mengeluarkan peraturan yang membatasi penggunaan Kartu Perdana secara mandiri hanya sebanyak 3 buah untuk registrasi 1 KTP. Kita semua tentu setuju demi ketertiban agar penggunaan kartu perdana prabayar harus diregistrasi sesuai identitas secara valid. 

Bahwa para pedagang dan outlet seluler di Indonesia mendukung program penertiban penggunaan kartu perdana melalui regulasi Permen Kominfo No.12 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Permen Kominfo No.14 Tahun 2017 dan terakhir dirubah dengan PM Kominfo No. 21 Tahun 2017 yang bertujuan untuk ketertiban, validasi data, dan pertanggung jawaban penggunaan Kartu Perdana Prabayar oleh masyarakat.

Ketua DPD KNCI Sumut Ridwansyah Saragih, kepada awak media menyatakan bahwa membatasi 3 Simcard setelah itu tidak bisa menjual lagi lebih dari situ. Empat dan kelima dan seterusnya hanya diperbolehkan ke operator.

Sumut ada sekitar 6000 autlet tradisional yang menjual produk sehingga didalamnya ada 10 ribu SDM dalam Kebijakan Menteri. Kami datang ke DPRD Sumut ini untuk menyampaikan aspirasi kami ke DPR RI, Menteri dan Presiden Jokowi. “Karena kebijakan ini sangat miris sehingga kami orang tradisional bangkrut”, ujar Ridwansyah.

Setelah beberapa menit melakukan orasi, KNCI diterima, utusan perwakilan sebanyak 10 orang, Komisi B DPRD Sumut yang menerima yakni Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Gerinda Yantoni Purba, Sekertaris Komisi B DPRD Sumut Roby Agusman Harahap dan anggota Komisi B Sampang Malem.

Ir. Yantoni Purba MM Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Gerindra menanggapi aspirasi KNCI, dengan menjelaskan bahwa Dinas Kominfo yang dibidangin komisi A dan bagian Perusahaan di komisi B. Akan kami diskusikan bersama.

“Kami tidak bisa menyurati kalau secara lembaga”, sebut Yantoni Purba.

“Yang bisa menyuratin secara lembaga itu hanya pimpinan, dan akan kami sampaikan kepada Ketua Pimpinan. Mengenai masalah itu kami akan bahas, yang penting kita sudah terima aspirasi dari teman-teman”, sebutnya. (Hery B Manalu)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *