Iskandar Zulkarnain, Komisioner KPU Sumut, Penentuan JR Saragih Melalui Pleno, Jumat 16 Maret 2018

TVPOLRINews.com : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang membuat JR Saragih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai bakal calon (Balon) Gubernur Sumut dinilai keliru. Semestinya syarat sah pencalonan kepala daerah adalah ijazah terakhir, bukan ijazah SMA sebagaimana yang dipersoalkan KPU Sumut Hal itu dikatakan JR Saragih melalui kuasa hukumnya Ikhwaluddin Simatupang saat pembacaan gugatan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan, Senin lalu (12/3).

“Sesuai undang-undang adapun syarat sah seorang pencalonan disebutkan harus mencantumkan ijazah terakhir,bukan ijazah SMA. Seharusnya tergugat (KPU Sumut) harus memberikan waktu dan kesempatan yang seluas luasnya terhadap penggugat (JR Saragih) untuk memperbaiki syarat pencalonannya,” ucap Ikhwaluddin di depan majelis hakim yang diketuai Bambang Edi Soetanto.

Hosting Unlimited Indonesia

Menurut penggugat, keputusan tergugat menyatakan penggugat TMS adalah sangat layak untuk dibatalkan dan beralasan hukum untuk dikabulkan menjadi calon Gubernur pada Pilgubsu 2018. “Karena itu kami meminta Keputusan KPU NO.7 tahun 2018 tentang penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur agar dibatalkan,” sebutnya.

Selain itu, Ikhwaluddin juga meminta kepada majelis hakim PT TUN Medan Supaya memerintahkan kepada KPU Sumut (tergugat) agar menetapkan penggugat sebagai pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Pilgub 2018.

Sementara itu tergugat KPU Sumut melalui kuasa hukumnya Hadiningtyas dalam jawaban gugatan menyebutkan dalil penggugat melakukan gugatan ke PT TUN sangat aneh.

“Bukankah penggugat telah menyetujui putusan Bawaslu untuk melakukan legalisir ulang ijazah penggugat ke Suku Dinas DKI Jakarta,” ujar Hadiningtyas Sehingga, lanjut Hadiningtyas sangat aneh bila saat ini penggugat melakukan gugatan ke PT TUN, sementara di hari yang sama penggugat menyetujui melakukan leges sesuai putusan Bawaslu.

Menurutnya, syarat sah ijazah SMA sederajat dalam pencalonan Pilgub Sumut adalah berlaku secara umum dan bukan hanya penggugat tapi berlaku kepada semua Bapaslon dan sesuai Undang-undang. “Dan pencantuman status TMS bagi penggugat adalah sangat beralasan hukum dan sesuai surat Kepala Dinas DKI Jakarta yang menyatakan ijazah penggugat tidak sah adalah sudah sesuai hukum dan perundang undangan,”pungkasnya.

Karena itu tergugat memohon kepada Majelis hakim PT TUN Medan agar menolak seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya. Sementara itu, secara terpisah Iskandar Zulkarnain, Komisionaris KPU Provinsi Sumatera Utara kepada para awak media di kantor KPU Sumut, jalan Perintis Kemerdekaan menyebutkan, KPU akan melakukan penetapan setelah melakukan proses Pleno pada Jumat 16 Maret 2018 mendatang. (Hery B Manalu)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *