Ikhwaluddin Simatupang, Kuasa Hukum JR Saragih, “Kita Semua Ini Melakukan Upaya Maksimal”

TVPOLRINews.com | Medan : Ikhwaluddin Simatupang, Kuasa Hukum JR Saragih Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PT TUN) Medan, Jalan Peratun Medan Estate, menyebutkan sudah melakukan upaya maksimal, Kamis sore (15/03/2018).

“PT TUN akan memutuskan persidangan ini tanggal 27 Maret mendatang, terkait gugatan JR Saragih sebagai penggugat terhadap KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai tergugat. Memang hal itu kewenangan domein Majelis, walaupun kita sudah bermohon agar lebih cepat, melakukan upaya maksimal”, sebut Ikhwaluddin Simatupang.

Hosting Unlimited Indonesia

Terhadap agenda persidangan ini kita harus patuh, dan kita sudah memohon agar lebih cepat. Karena itu sudah kewenangan mereka, kita ikuti dan harus kita taati. “Tentang keputusan Bawaslu dan KPU Sumut yang telah menetapkan tetap status JR Saragih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tidak ada kaitannya dengan persidangan di PT TUN ini”, sebutnya.

Karena sejak awal kan yang kita gugat Surat Kepusan KPU bukan Bawaslu. Jadi yang menjadi obek dipersidangan ini adalah Surat Keputuan KPU Sumatera Utara. Tentang Pelaksanaan keputusan Bawaslu itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi kalau nanti pengadilan memutuskan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, ketika pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dalam hal ini menerbitkan surat keputusan pasangan calon maka itu harus dibatalkan.

Kepada TVPOLRINews Kuasa Hukum JR Saragih ini, menanggapi Kliennya Tidak Memenuhi Syarat (TMS), “Kalau KPU Sumut tetap menetapkan TMS, yah kita melihat ada langkah-langkah mereka menghalang-halangi untuk maju ditetapkan sebagai pasangan calon. Menghalang-halangi itu adalah tindakan untuk mencari sesuatu yang tidak salah menjadi salah”, sebut Ikhwaluddin Simatupang.

“Nah contohnya tentang putusan Bawaslu melegalisasi ijazah. Ijazah itu maknanya luas. Tapi kalau diputuskan Bawaslu itu STTB Pak JR Saragih bernomor sekian, tanggal sekian yang ditandatangani kepala sekolah harus sudah pasti untuk dilegalisir itu STTB. Ternyata STTB itu hilang. Keputusan Bawaslu itu kan ijazah. Ijazah itu maknanya luas, yah haruslah Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) itu yang dihadirkan Pak JR Saragih.

“Pertanyaan kita terbesarkan kenapa yang dimasukkan ketidakabsahan ijazah, betul enggak JR Saragih tamat sekolah kenapa yang lain dicari-cari, tanya aja kepada Kepala Suku Dinas, Pak JR Saragih ini yang ngurus Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI), tamat sekolah atau tidak. Jadi ini membangun Opini seakan-akan Pak JR. Saragih tidak tamat sekolah. Kesannya seperti itu. Kita semua sudah melakukan upaya yang maksimal” sebut Ikhwaluddin. (Hery B Manalu)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *