Dr. Ir. Sabam Malau, “DPRD Harus Tingkatkan Kompetensinya di Era Disruptif”

TVPOLRINews.com | Medan : Bapak-bapak Anggota DPRD yang terhormat harus meningkatkan komptensi diri untuk mendorong keberhasilan pembangunan  di era disruptif ini. Hal itu ditegaskan oleh Rektor Universitas HKBP Nommensen (UHN) saat membuka, “Kegiatan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD Pakpak Bharat di Hotel Polonia Medan yang menghadirkan para narasumber yang kompeten di bidangnya seperti Daryatno dari Mendagri, Ahli Perpajakan dan Akuntansi sektor Publik UHN Amran manurung, SE, M.Si, AK, dan Ir. Benget Silitonga dari KPU Sumatera Utara dan dipandu moderator Direktur HKI Nommensen Ir. Rosnawyta Simajuntak, MSi, Selasa, (5/06/2018).

Adapun materi dari Daryatno Kemendagri RI adalah memaparkan Peraturan PP Nomor 12 Tahun Tahun 2018 tentang penyusunan Tata Tertib DPRD. Sementara Amran Manurung  Memaparkan Permendagri No 38 Tahun Tahun 2018 Tentang Penyusunan APBD 2019 (lanjutan) dan Ir. Benget Silitonga tentang perhitungan suara Legislatif (sainte Laque).

Hosting Unlimited Indonesia

Dalam sambutannya Rektor mengatakan era disruptif dicirikan dengan lebih berorientasi kualitas, lebih efisien atau lebih efektif, lebih terbuka, lebih berorientasi pengguna, lebih akurat, dan lebih cepat (waktu singkat). Dengan demikian, DPRD harus paham era disruptif agar mampu menjadi lembaga pengawas yang baik, mampu menyusun anggaran dengan baik dan mampu membuat Perda yang sesuai dengan kebutuhan jaman. Jadilah legislator jaman now, tegas Rektor UHN Dr. Ir. Sabam Malau.

Sementara Ketua LPPM UHN Dr. Janpatar simamora, SH, MH mengatakan, LPPM sangat terbuka dan siap bermitra dengan siapa saja sepanjang itu dalam kapasitas pengembangan SDM sebagai wujud tridarma perguruan tinggi. Kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Pakpak Bharat atas kepercayannya pada LPPM UHN, tegas Dr. Janpatar Simamora.

Sementara Pakar Perpajakan dan Keuangan Publik UHN Amran manurung, SE, M.Si, Ak dalam paparannya mengatakan bahwa Pembahasan APBD tahun 2019 sudah diambang pintu, dimana menurut Permendagri 38 Tahun  2018 paling lambat minggu kedua Juli 2018 Kepala daerah sudah harus menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD. Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah (Pengesahan APBD) paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai, berarti APBD 2019 sudah harus disahkan akhir Nopember 2018. Oleh karena itu DPRD akan melakukan tugas, wewenang dan fungsinya khususnya legislasi dan penganggaran.

DPRD Pakpak Bharat haruspeka dengan hadirnya Permendagri 38 Tahun 2018 ini dengan melaksanakan Bimtek  agar pembahasan sampai pengesahan APBD 2019 sesuai dengan aturan dan koridor hukum yang berlaku. Permendagri tersebut menitikberatkan kepada penyusunan APBD 2019 yang meliputi : Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah (Pusat dan Propinsi, Prinsip penyusunan APBD, Kebijakan penyusunan APBD, Teknik penyusunan APBD, Hal khusus lainnya.

Melalui Bimtek ini dapat  merumuskan poin-poin penting yang harus dipahami oleh DPRD Pakpak Bharat berdasarkan  Permendagri 38 tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

  • Penegasan 5 prioritas Program pembangunan Nasional Tahun 2019,
  • Penyesuaian tahapan dan jadwal penyusunan APBD tahun 2019 dengan RKP dan RKPD,
  • Penegasan penyampaian Raperda kepada DPRD apabila sampai dengan jadwal yang ditentukan tidak  disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD,
  • Penegasan batas waktu pengambilan persetujuan antara Kepala Daerah dan DPRD sejak rancangan Perda disampaikan (60 hari),
  • Pembatasan TP-PNSD dan uang harian perjalanan dinas secara kualitatif,
  • Tabel besaran alokasi untuk pembangunan wilayah perbatasan pada daerah perbatasan,
  • Tabel besaran alokasi anggaran untuk prioritas daerah sesuai RKPD tahun 2019, Mengantisipasi DAU dan Otsus yang tidak bersifat final.

Kemudian sinergitas program dan kegiatan dengan prioritas nasional, Penegasan dukungan pendanaan untuk KPID, FKUB dan sekretariat bersama pengawasan Dana Desa serta pelaksanaan Pemilu 2019, Penegasan alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan secara bertahap sebesar 0,34% dari total belanja daerah untuk Pemerintah Propinsi  dan sebesar 0,16% dari total belanja untuk Pemerintah Kabupaten / Kota, dan Pemamfaatan Lembaga Keuangan Perbankan (BPR) dalam konteks pembinaan untuk dapat dijadikan sebagai rekening kas desategas Amran Manurung yang juga Direktur Tax Center UHN ini. (Rel/JRG)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *