Bakumsu, Notifikasi Gugatan CLS Korban Erupsi Gunung Sinabung:”Pemerintah Pengemban Amanat Tujuan Negara yang Memberikan Perlindungan”

TVPOLRINews.com | Tanah Karo: Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) menyebutkan kinerja pemerintah terkesan lamban, tidak terkoordinasi dengan baik antara pusat dan daerah dalam kebijakan penanganan korban erupsi Gunung Sinabung.

Hal ini disampaikan Manambus Pasaribu melalui Juniaty Aritonang kepada TVPOLRINews, Kamis (20/4/2018). “Jadi gini… Tadi masyarakat sudah menyerahkan notifikasi gugatan CLS ke kantor bupati ke DPRD dan BPBD. Jumlah massa ratusan org dari perwakilan 10 desa”, sebut Juniaty.

Hosting Unlimited Indonesia

“Kebijakan yang simpang siur dan berubah-ubah serta tertutupnya informasi bagi masyarakat korban erupsi Gunung Sinabung terkait upaya-upaya penanggulangan yang akan dilakukan.” sebut Juniaty.

Terjadi kerusakan ekologi dan perubahan posisi tata ruang alam akibat terpaan material-material vulkanik. Kawasan hutan dan lahan pertanian hangus terbakar dan rusak, banjir lahar dingin saat musim hujan yang menerpa lahan pertanian dan rumah-rumah warga yang berada di sekitar aliran sungai yang berhulu di puncak Sinabung.

Masyarakat kehilangan tempat tinggal atau terpaksa meninggalkan tempat tinggal dan tinggal di pengungsian, warga juga menjadi kehilangan pekerjaan/mata pencaharian (lahan pertanian rusak/hancur), terganggu kesehatan, anak-anak tidak bisa bersekolah, dan berbagai permasalahan lainnya.

Kepada TVPOLRINews Juniaty mengatakan pemerintah sebagai pengemban amanat tujuan negara yang memberikan perlindungan dan pemenuhan Hak Azasi masyarakat. “Pemerintah sebagai penyelenggara negara Republik Indonesia yang bertugas sebagai pengemban amanat tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 bertanggung jawab memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama mengambil langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”. jelas Juniaty.

“Kami melihat dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung pemerintah ternyata belum bekerja secara maksimal sebagaimana mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan,” sebut Juniaty.

Hingga saat ini beberapa permasalahan dalam penanganan masyarakat korban letusan Gunung Sinabung masih terjadi. Pemerintah terkesan tidak serius dalam merespon kondisi yang terjadi.

Banyak kebijakan penanganan yang dikeluarkan tanpa dilakukan sosialisasi, sehingga masyarakat korban kehilangan kepercayaan kepada pemerintah.

Ketidak jelasan tindakan-tindakan penanggulangan bencana akibat letusan Gunung Sinabung yang dilakukan oleh pemerintah adalah merupakan tindakan kelalaian dari pemerintah.

Hal ini dapat terlihat hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah tentang Penanggulangan sebagai salah satu kebijakan yang penting khusunya menyangkut anggaran kebencanaan.

“Atas berbagai masalah tersebut, kami selaku pendamping hukum masyrakat korban meminta agar pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang komprehensif yang menjamin terlaksananya tindakan tindakan penanggulangan bencana yang terkoordinasi dengan baik dan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat korban memperoleh kembali hak-hak asasi dan hak hukumnya”. sebut Juniaty Aritonang. (Hery B Manalu)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *